HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyampaikan terdapat perbedaan perilaku Komisi III DPR RI terhadap kepolisian dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM.
Hal tersebut, lantaran ada dugaan Komisi III ingin menjaga hubungan harmonis dengan Korps Bhayangkara itu.
“Memang ada ketidakseimbangan, karena kelihatannya yang ingin dipelihara hubungannya itu lebih banyak dengan pihak kepolisian, karena kaitannya dengan penegakan hukum,” kata Bivitri di kanal Youtube Akbar Faizal Uncencored dikutip Holopis.com, Minggu (4/9).
Menurutnya, hal ini berkaitan dengan latar belakang mayoritas anggota komisi tersebut yang memang membutuhkan Polri dalam beberapa persoalan hukum.
“Ada kaitannya dengan siapa saja yang ada di Komisi III begitu ya, dan kasus-kasus hukum yang mungkin terkait,” lanjutnya.
Bivitri menambahkan, banyak aktor politik yang memanfaatkan wewenang pihak kepolisian untuk kepentingannya masing-masing.
“Makanya tadi saya katakan yang terjadi adalah situasi saling menguntungkan kita bisa bisa mengkritik Polri, tapi kita juga harus di saat yang bersamaan mengkritik aktor-aktor politik yang mengambil manfaat dari kewenangan Polri ini,” tuturnya.
Selanjutnya, ia menjelaskan beberapa kasus hukum yang terjadi di Indonesia bukan karena penegakan keadilan, namun karena upaya pembungkaman penguasa.
“Kan kita juga paham ya ada penegakan hukum yang tujuannya bukan keadilan tapi mungkin untuk menekan orang yang terlalu melawan penguasa atau terlalu melawan pemilik modal,” jelasnya.
“Yang untung bukan hanya polisi, tapi juga penguasa atau pemilik modal itu, itunya juga harus kita bongkar nggak bisa semata-mata kepolisiannya,” sambungnya.