HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementrian Luar Negeri Korea Utara menuduh seorang pakar Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru tak adil atau bias
“Kami telah menekankan prinsip pendirian kami. Kami tidak akan mengakui ataupun berurusan dengan pelapor khusus yang merupakan boneka Amerika Serikat,” kata media pemerintah Korea Utara, Jum’at (2/9).
Sebagai informasi, Pakar HAM PBB Elizabeth Salmon, baru saja melakukan kunjungan resmi pertama ke Korea Selatan.
Dalam pernyataannya, Salmon mengatakan bahwa situasi hak asasi manusia di Korea Utara semakin memburuk setelah dua tahun melakukan peraturan ketat demi mengekang penyebaran Covid-19.
Pyongyang telah beberapa kali menyangkal tuduhan – tuduhan tentang pelanggaran HAM dan mengkritik PBB.
“DPRK tidak akan memberikan celah AS untuk memaksakan nilai HAM nya yang ingin mehancurkan sistem sosial resmi negara,” demikian pernyataan resmi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Laporan terbaru dari PBB mengatakan bahwa langkan penahanan Covid-19 di Korut telah melanggar HAM. Beberapa pembatasan yang dilakukan termasuk akses informasi, dan pengawasan digital.
