HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo bisa lebih tegas dan konsisten untuk menolak ketik ada siapapun yang wacana tiga periode, termasuk para pendukungnya.
Bila tidak dan sampai tergoda dengan tiga periode, maka sama saja Jokowi sedang melawan konstitusi dan semangat PDI Perjuangan yang menolak dengan keras perpanjang masa jabatan presiden tersebut.
“Kalau dia setuju, dia melawan PDIP yang tegas menolak, seakan-akan dia lari dari komitmen partai,” kata Jerry dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/8).
Menurut Jerry, pernyataan Presiden Jokowi soal “taat konstitusi dan kehendak rakyat” ketika merespons usulan tiga periode di depan para relawan Musyawarah Rakyat (Musra), di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (28/8) bisa bermakna ganda.
Karena bisa jadi menginginkan untuk kembali maju apabila UUD 1945 diamendemen. Di mana Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan ; Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
“Saya pikir, Jokowi pemimpin plin-plan atau tak konsisten dengan ucapannya beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Sekedar diketahui, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.
Terkait apakah dirinya akan kembali maju sebagai calon presiden (capres) di kontestasi politik lima tahunan itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan taat terhadap konstitusi yang melarang masa kepemimpinan Presiden tiga periode.
Namun di sisi lain, Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa dirinya akan taat terhadap kehendak rakyat.
“Konstitusi tidak membolehkan. Sudah jelas itu. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat,” ujar Jokowi dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (28/8).
Sebagaimana diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi akan segera berakhir pada 2024 mendatang, dimana ia sudah mencapai maksimal masa kepemimpinannya yakni 2 periode.
Pada Pilpres tahun 2014 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipilih oleh rakyat untuk menjadi Presiden RI. Pada periode pertama ini, Jokowi didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.
Kemudian Pilpres 2019, untuk kali kedua Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia. Pada masa kepemimpinannya di periode kedua yang masih berlangsung hingga sekarang ini, Jokowi didampingi oleh sosok Ulama, yakni KH. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden.
Jokowi tak masalah ada wacana 3 periode
Di lokasi yang sama, Presiden Joko Widodo juga tidak mempermasalahkan adanya wacana Presiden 3 periode berkembang di kalangan rakyat. Ia menilai itu bagian dari hak demokrasi warga negara untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya.
Sikap Jokowi ini sama halnya dengan adanya wacana ganti presiden atau desakan Presiden harus mundur.
“Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,” tandasnya.
Ia tak mempermasalkan selama semua itu dalam tahap wacana saja. Begitu juga dengan narasi Jokowi mundur dan ganti Presiden saat masa jabatannya masih berlangsung.
“Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ‘ganti presiden’ kan juga boleh, ya enggak? ‘Jokowi mundur’ kan juga boleh,” kata Jokowi.
