HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menyatakan penolakannya terhadap wacana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Saat ini belum banyak ekonomi kita tumbuh akibat pandemi covid. Tapi pemerintah malah mau menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini kebijakan yang sangat ironis dan bertentangan dengan nafas HMI,” kata Raihan di atas mobil komando saat melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Ia meminta agar Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran kementerian di bidang keuangan dan energi agar mencari solusi lain sehingga tidak perlu ada kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilainya bakal menyengsarakan rakyat kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Kita harus cari solusi, makanya kita berdiri di sini untuk menjadi solusi dari kelompok hijau hitam. BBM bersubsidi bukan masalah bagi rakyat Indonesia, dan kita tahu BBM bersubsidi (banyak) dialokasikan tidak pada tempatnya, tapi dimanfaatkan oleh orang-orang kaya yang punya industri besar,” ujarnya.
Selain itu, Raihan pun menyebut bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi bukan solusi yang tepat untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat. Ia menilai pemerintah jangan mengkambing-hitamkan subsidi BBM sebagai alasan APBN terbebani.
“Ada banyak lembaga pemerintah yang tidak produktif dan hanya jadi beban anggaran negara. Maka kita dorong ada relokasi agar anggaran bisa dijadikan untuk menopang BBM bersubsidi,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa beban keuangan negara banyak disebabkan adanya praktik mafia, baik mafia migas maupun pertambangan. Jika pemerintah berani menghentikan praktik kotor mereka, ia yakin negara tak perlu pusing untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.
“Negara indonesia kaya, SDA berlimpah, tapi banyak oknum yang mengatasnamakan bangsa Indonesia tapi menjual kekayaan alam kita untuk kepentingan kelompok dan diri sendiri. Maka kita dorong agar pemerintah memberantas para mafia,” tegasnya.
Terakhir, Raihan mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan para mafia dan pemilik modal.
“Kepada pemerintah yang berkuasa, bahwa kekuasaan adalah mandataris dari rakyat. Maka kebijakan harus dilandaskan pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Tak lama menyampaikan orasi, Raihan dan puluhan massa aksi dari PB HMI pun bergerak ke DPR RI untuk melanjutkan aksi dan penyampaian tuntutannya.
