HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Raihan Ariatama menyatakan bahwa pihaknya sangat menentang rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Raihan kepada wartawan, Minggu (28/8).
Alasan mengapa pihaknya menyatakan penolakannya, karena kebijakan tersebut sudah jelas memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.
“Karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Raihan meminta agar pemerintah fokus melakukan perbaikan data kependudukan sehingga subsidi pemerintah khususnya di sektor migas bisa terdistribusi dengan baik. Hal ini disampaikan menyusul wacana pemerintah untuk melakukan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi.
“Pembatasan BBM bersubsidi harus diserta dengan pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan,” paparnya.
Selain menyatakan penolakannya terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, Raihan juga meminta agar masyarakat mencabut kebijakan tarif dasar listri (TDL).
Kemudian, ia juga mendesak kepada pemerintah pusat dan aparatur penegak hukum untuk menindak tegas para mafia yang berkecamuk di sektor mineral dan gas (migas).
Lebih lanjut, Raihan juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan relokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga negara yang tidak produktif.
“Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang,” tutupnya.
Rencananya, PB HMI akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pukul 10.00 WIB. Tidak hanya di Jakarta saja, PB HMI juga akan melakukan aksi serupa di seluruh daerah di Indonesia agar tuntutannya dapat diperatikan dan dikabulkan oleh pemerintah pusat.
