HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa subsidi dana haji saat ini sudah terlalu besar dan tidak lagi rasional.
Ma’ruf pun kemudian meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar subsidi dana haji yang diberikan kepada para jamaah yang jumlahnya mencapai 60 persen dari total biaya haji, agar dirasionalisasi.
“Kalau laporan yang saya terima (subsidi) dana haji dari BPKH yang memberikan itu 60% dan itu kalau dibiarkan akan menggerus (keuangan BPKH),” kata Ma’ruf (20/8).
Ma’ruf kemudian menyatakan, upaya rasionalisasi ini harus dilakukan demi menjaga kesehatan finansial BPKH, sehingga ke depan dapat terus memberikan subsidi.
“Ini jangan sampai nanti subsidi ini tidak berlanjut, tidak sustain. Supaya ini bisa berlanjut, ini harus dirasionalisasi, subsidi itu harus (dirasionalisasi),” tegasnya.
Pemberian subsidi ini diharapkan Ma’ruf agar nantinya malah tidak menimbulkan masalah kemudian.
“Memang orang yang berhaji itu kan orang yang mampu, tapi memang ada pengelolaan dana untuk meringankan. Tapi jangan sampai itu menimbulkan masalah di belakang hari,” pintanya.
Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan subsidi haji yang diberikan BPKH, jumlahnya ditinjau ulang demi menjaga keberlangsungannya di masa mendatang.
“Maka perlu ditinjau jumlah subsidi yang diberikan, supaya berlanjut subsidi itu,” pungkasnya.