HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alokasi untuk belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp3.041,74 triliun. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan proyeksi (outlook) APBN 2022 yang sebesar Rp3.169 triliun.
“Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun,” kata Jokowi dalam pidato penyampaian RAPBN 2023 Beserta Nota Keuangannya di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Selasa (16/8).
Sebagai informasi, belanja negara dalam skema postur APBN mencakup belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan belanja negara untuk Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun serta TKDD sebesar Rp811,7 triliun.
Untuk Anggaran kesehatan sendiri telah direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari total belanja negara. Nantinya, anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kota/kabupaten di Indonesia dengan penguatan sinergi di berbagai institusi,” tutur Jokowi.
Kemudian untuk anggaran perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp479,1 triliun. Anggaran tersubut akan diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga dalam jangka panjang, diharapkan akan mampu memutus rantai kemiskinan di Tanah Air.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun, yang mana anggaran tersebut masuk dalam program peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam pidatonya, pimpinan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu berpesan agar bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan disrupsi teknologi ke depan.
“Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” tutur Jokowi.
Lebih lanjut, pemerintah juga telah berkomitmen untuk meningkatkan investasi di indonesia dengan memperkuat infrastruktur. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp392,0 triliun.
“Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan,” katanya.
Adapun untuk TKDD yang direncanakan sebesar Rp811,7 triliun, nantinya akan lebih diarahkan kepada 5 hal yang menjadi fokus pemerintah di daerah, di antaranya yakni :
1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;
2. Memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas;
4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.
