Selain itu, Bonar juga mendesak Nadiem untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh serta mengembangkan dan menerapkan protokol standar kebhinekaandi sekolah-sekolah negeri untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa.
Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), otoritas pendidikan di daerah, dan pengawas sekolah, serta dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
Seperti diketahui, peristiwa pemaksaan penggunaan jilbab akhir-akhir ini kembali terjadi di sejumlah sekolah negeri. Salah satunya di SMA Negeri 1 Bantul, di mana seorang siswi dipaksa memakai jilbab oleh oknum guru BK di sekolah tersebut hingga siswi tersebut mengalami depresi dan trauma.
Selain itu, pemaksaan penggunaan jilbab juga terjadi di SMP Negeri 46 Jakarta, di mana seorang siswi ditegur oleh oknum guru karena tidak menggunakan jilbab. Teguran itu berdampak pada terjadinya ketidaknyamanan dan tekanan psikologis bagi siswi tersebut.
Kemudian di SMP Negeri 2 Turi juga terjadi pemaksaan penggunaan jilbab. Di mana pihak sekolah negeri tersebut mengeluarkan aturan wajib jilbab bagi peserta didik putri. Namun aturan tersebut direvisi menjadi anjuran, setelah pihak sekolah mendapat teguran dari Dinas Pendidikan setempat.
