HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengkritik tindakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengganti penjenamaan ‘Rumah Sakit’ menjadi ‘Rumah Sehat’.
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Johnny Simanjuntak, langkah tersebut tidak memiliki kepentingan yang mendesak, dan justru ada hal lain yang lebih penting.
“Kalau pandangan saya sih itu kan tidak begitu penting, yang sebenarnya lebih penting bagi Pak Gubernur adalah menunjukan bagaimana rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta bisa menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dari rumah sakit lain, dalam segi pelayanan masyarakat,” kata Johnny kepada wartawan, Jumat (5/8).
Johnny mengatakan, bahwa kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengalami penurunan. Bahkan ia juga membandingkan dengan era Jokowi ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Bahkan semakin menurun dibandingkan saat jaman pak Jokowi dan pak Ahok,” ujarnya.
Selain itu, ia berpandangan, bahwa perubahan nama di instansi kesehatan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan untuk masyarakat.
“Diubah menjadi rumah sehat saya pikir juga gak ada urgensinya, dan tidak punya perubahan mendasar terhadap pelayanan,” katanya.
Selanjutnya, ia menyoroti penggunaan anggaran yang tidak sedikit pada pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, hal ini percuma dilakukan karena tidak memberi perubahan kepada masyarakat.
“Dari rumah sakit menjadi rumah sehat, berapa biaya yang akan kita keluarkan, penyesuaian dan segala macam. Sementara dia tidak punya impact terhadap substansi dari perubahan nama itu,” tuturnya.
Kemudian, anggota legislatif itu menyampaikan bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya mengenai wacana perubahan nama ini.
“Tidak ada. Kita tidak pernah diajak bicara soal itu. Ini hanya kreativitas yang berlebihan dari Pak Anies. Dia kan sangat kreatif dalam merangkai kata-kata, tapi kata-kata itu sebenarnya tidak ada daya dorong untuk bagaimana pelayanan di rumah sakit itu bagus dan sebagainya,” terangnya.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan terdampak banjir akibat curah hujan yang sangat…
Tim penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami ekspor batu bara ke sejumlah negara. Di antaranya…
Bencana banjir melanda ribuan pemukiman warga yang ada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
MAKASSAR - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar tegaskan sudah menindak…
PDIP tidak bisa banyak berdalih perihal peran mereka yang disebut sebagai inisiator dalam pengesahan Undang-Undang…
Bencana banjir dan longsor melanda pemukiman warga yang adadi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sejak…