HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik, mulai ditunjukan melalui penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah dimulai dari para menteri, kemudian secara bertahap instansi pemerintah, TNI dan Polri.
Kepala Staf Presiden RI, Moeldoko mengatakan, bahwa Kementerian Perhubungan sudah membuat peta transisi penggunaan mobil konvensional ke mobil listrik secara bertahap.
“Dimulai dari menteri. Kemenhub sudah membuat contoh pilot project, sementara ini masih rental. Bagaimana transisi penggunaan mobil konvensional ke mobil listrik bertahap by year ditujukan pada instansi pemerintah, TNI, Polri,” kata Moeldoko (29/7).
Sementara itu, untuk aturan yang akan dituangkan dalam sebuah regulasi masih terus digodok. Nantinya, akan dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).
Nantinya Inpres tersebut, jadi petunjuk bagi pemerintah pusat dan daerah, TNI, dan Polri untuk beralih menggunakan kendaraan dinas listrik.
Percepatan transisi dari kendaraan dengan bahan bakar ke listrik, dikarenakan besarnya subsidi BBM yang harus dikeluarkan Pemerintah. Sehingga penggunaan kendaraan listrik dalam jangka pangjang, akan sangat penting.
Saat ini, Pemerintah menanggung subsidi untuk biaya bahan bakar sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun. Sementara pada motor, besaran subsidi yang dialokasikan Pemerintah mencapai 3,7 juta unit per tahun.
“Kalau subsidi itu hilang karena ada peralihan ke kendaraan listrik, maka subsidi itu bisa dialihkan ke pembangunan manusia,” kata Moeldoko.
Dengan penggunaan kendaraan listrik, udara dan lingkungan akan menjadi bersih, sehingga diharapkan juga mengurangi anggaran kesehatan untuk subsidi BPJS.
Pemerintah menargetkan untuk pemanfaatan energi baru terbarukan sebanyak 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025, dan akan terus ditingkatkan sampai 31 persen pada tahun 2050.
