HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi al Hamid memohon kepada Polri untuk mengusut tuntas dan terbuka kepada publik atas temuan penguburan bahan sembako rakyat yang dilakukan oleh JNE di Depok, Jawa Barat.
“Kita berharap Polri bergerak dan mengusut, apa yang sebenarnya terjadi sehingga JNE mengubur paket bansos untuk rakyat,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Senin (1/8).
Menurutnya, tidak seharusnya pihak ekspedisi memusnahkan paket sembako yang diklaim rusak atau kadaluarsa itu.
“Saya kira bukan kewenangan JNE sebagai ekspedisi, kalau memang rusak paketnya harusnya menjadi tanggung jawab pihak pengadaan mengapa melakukan pengadaan barang yang sudah dianggap rusak,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar keterbukaan ini terus dikawal oleh publik sehingga prosesnya bisa terang benderang.
“Ini harus kita kawal, jangan membias. Jika memang JNE bersalah ya harus diproses hukum, ini yang dipendam kan untuk hajat hidup rakyat karena hantaman pandemi Covid-19 kemarin, ini bisa berpotensi dzalim,” tuturnya.
Sebelumnya, beredar video tentang temuan tumpukan paket sembako di sebuah tanah milik warga di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Paket sembako tersebut diketahui adalah Bansos Presiden tahun 2020.
Sementara itu, Vice President PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Eri Palgunadi menilai bahwa penguburan paket sembako tersebut sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) dari perusahannya. Sehingga, ia mengatakan apa yang ditemukan itu bukan sebuah pelanggaran hukum.
“Terkait dengan pemberitaan temuan beras bansos di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” kata Eri.
