HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan adanya petisi yang dibuat oleh netizen bernama Jimmi Banjarnahor di situs Change.org.
Menurutnya, apa yang dibuat oleh Jimmi adalah bentuk provokasi yang hanya ingin mendiskreditkan kapolri saja.
“Jelas itu provokator. Tapi saya kira itu orang yang cuma cari perhatian tapi pakai cara yang salah. Memprovokasi seperti itu justru bisa mempersulit diri sendiri,” kata Habib Syakur, Senin (1/8).
Menurutnya, Kapolri sudah bertindak benar. Hanya saja, dorongan penuntasan kasus ini sudah ditangani oleh tim khusus yang saat ini dipimpin oleh Wakapolri.
“Timsus sudah dibentuk, dikendalikan Pak Wakapolri. Bahkan kasusnya juga sudah ditangani dengan baik oleh Bareskrim. Kita tunggu saja,” ujarnya.
Kemudian, ulama asal Kota Malang ini pun menilai sebaiknya sentimen negatif kepada Kapolri tidak diglorifikasi.
“Pak Kapolri jelas perlu kita dukung, apalagi pak Presiden Jokowi juga sudah memberikan dukungan termasuk pak Mahfud MD. Saya rasa pak Kapolri tetap tegas di sini,” tandasnya.
Terakhir, Habib Syakur pun berharap kepada masyarakat, khususnya pemilik akun Jimmi Banjarnahor agar lebih bijak dalam mengeluarkan ide dan gagasan.
Apalagi keluar narasi bahwa penanganan kasus hukum diserahkan ke TNI. Menurutnya, narasi ini justru seolah ingin mengadu-domba antara TNI dan Polri.
“Jangan terjebak pada nalar yang tak bijak. Sebaiknya berpikir konstruktif, tidak sekedar cari sensasi,” pungkasnya.
Perlu diketahui, bahwa pemilik akun Jimmi Banjarnahor membuat sebuah penggalangan tanda tangan petisi Change.org. Petisi yang berjudul “Copot KAPOLRI, Karena tidak bisa menyelesaikan Kasus Brigadir J secara Jujur & Transparan” tersebut membutuhkan 15.000 tanda tangan. Sementara saat berita ini dirilis, sudah ada 10.576 tanda tangan yang masuk.
Di akhir petisi, Jimmi Banjarnahor jelas mendorong agar penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J ditangani oleh TNI.
“Kami juga ingin meminta Kepada Yth. Bapak Presiden Joko Widodo, untuk memberikan kasus ini kepada Institusi TNI, Karena Masyarakat sudah Gerah dengan Kasus yang tak kunjung menemukan titik terang. Terimakasih,” tulisnya.
