Holopis.com HOLOPIS.COM, SAMARINDA – Ketua Pj. DPD Serikat Buruh Sejahtera Independen – SBSI 92 Provinsi Kaltim, Sultan menilai bahwa pihaknya sangat setuju terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Sangat setuju dengan pembangunan IKN di wilayah Kaltim,” kata Sultan dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Jumat (29/7).

Ia menilai bahwa IKN Nusantara dapat memberikan dampak yang sangat positif, salah satunya adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

“Karena dapat berdampak positif dalam penyerapan tenaga lokal,” ujarnya.

Dan ia pun sangat berharap besar agar IKN Nusantara nanti, Badan Otorita IKN lebih mengutamakan penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal.

“SBSI juga berharap kepada IKN, agar tidak hanya tenaga lokal yang diserap, tapi kontraktor lokal juga perlu diikutkan dalam pembangunan IKN,” ucapnya.

Selain itu, Sultan juga berharap besar agar sumber daya manusia (SDM) lokal dikembangkan dulu sehingga saat proyek pembangunan IKN mulai bergulir, mereka bisa terserap dengan baik.

“Pemerintah mesti juga menyiapkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Hal itu agar masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tuturnya.

Tanpa persiapan yang baik termasuk peningkatan kualitas SDM lokal, ia khawatir justru IKN akan berdampak buruk ke depannya.

“Persaingan tenaga kerja ke depan antara lokal dan pendatang bakal terjadi, artinya tidak masalah dengan kehadiran tenaga luar yang punya skill bagus, namun sebaiknya agar diprioritaskan terlebih dahulu juga kepada tenaga lokal yang punya skill di Kaltim dalam membangun proyek IKN,” paparnya.

Pesan ini ditujukan Sultan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Di mana Sultan menyarankan ada kegiatan pelatihan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah melalui workshop atau balai latihan kerja, terutama bagi warga lokal yang belum memiliki skill kerja sesuai kebutuhan pembangunan IKN ke depan.

“Kalau perlu, pemerintah daerah di Kukar dan PPU mulai menginisiasi mitra organisasi buruh untuk bersama melakukan pelatihan-pelatihan calon tenaga kerja lokal, sehingga nantinya bisa ditempatkan untuk mengisi pekerjaan yang ada di proyek IKN,” sambungnya.