Advertisement
Categories: Polhukam

Menkopolhukam Tegaskan Hasil Autopsi Brigadir J Bisa Dibuka Tanpa Persetujuan Hakim

Advertisement

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa hasil autopsi ulang Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat bisa dibuka ke publik tanpa perlu permintaan dari majelis hakim.

Dia pun kemudian mengaku heran ketika ada pernyataan yang menyebutkan bahwa hasil autopsi tersebut tidak bisa dibuka ke publik selain di muka persidangan.

“Ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim, menurut saya itu tidak benar. Yang benar itu hasil autopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka,” kata Mahfud, Jumat (29/7).

Mahfud kemudian menjelaskan pemahaman hukum mengenai informasi mana saja yang bisa maupun tidak untuk dibuka ke publik.

“Jadi, kalau di dalam hukum itu, ada keharusan, ada kebolehan, ada larangan, satu, hasil autopsi ini dibuka kalau pengadilan minta, boleh disiarkan ke publik apalagi ini menjadi perhatian umum,” terangnya.

Mantan hakim konstitusi itu kemudian membenarkan langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjanjikan akan membuka hasil autopsi ke publik.

“Oleh sebab itu benar Kapolri, nanti kalau diminta oleh hakim, hasil autopsi itu disampaikan. Tapi kalau tidak diminta, boleh dan Kapolri sudah mengumumkan itu akan dibuka, oleh sebab itu jangan dibalik-balik, lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik, boleh,” jelasnya.

Share
Published by
Ronald Steven

Recent Posts

Ferry Koto Anggap Kemarahan PDIP Gegara Kecele Jokowi di Pilpres 2024

JAKARTA - Influencer Ferry Koto menilai bahwa kemarahan PDIP kepada Joko Widodo saat ini berasal…

30 menit ago

Supratman Klaim Pengembalian Aset Lebih Penting Ketimbang Hukuman

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor untuk…

35 menit ago

2025 Biaya Layanan QRIS Naik 12 Persen, Menurut Anda?

Mungkin banyak yang tak sadar bahwa setiap transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), ada biaya jasa layanan…

50 menit ago

Tolak PPN 12%, Golkar Anggap PDIP Gagal Move On dari Kekuasaan

Partai Golkar menuding PDIP saat ini berusaha mencari panggung ke masyarakat usai lengser dari kekuasaan…

1 jam ago

CCTV : Bagaikan Drive Thru, Emak-emak Terobos Toserba Pakai Motor

Sudah bukan rahasia umum bahwa ras terkuat di jalanan adalah emak-emak membawa motor.

1 jam ago

Menteri Hukum Tegaskan Pernyataan Presiden Mengacu ke Undang-Undang

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor jika…

2 jam ago