HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi menyeluruh mengenai dana otonomi khusus untuk Papua.
Hal itu diutarakan Ma’ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jakarta.
“Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, [jangan sampai] tidak berbekas di masyarakat dan harus tepat sasaran. Jangan sampai itu terjadi,” kata Ma’ruf, Rabu (27/7).
Alasan evaluasi sejumlah dana lainnya, menurut Ma’ruf, demi menciptakan upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” tukasnya.
Dalam rapat tersebut, Ma’ruf kemudian juga membahas sejumlah isu, di antaranya kondisi keamanan, implementasi Undang-undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB).
Seluruh kementerian, lembaga, dan semua pihak terkait kemudian diperintahkan untuk menyusun langkah-langkah komprehensif khususnya untuk melindungi masyarakat, memperlancar pelaksanaan UU DOB yang telah disahkan 30 Juni lalu.
“Saya minta semua peserta [rapat] untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua,” tegasnya.
Ma’ruf turut menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum.
“Ini saya kira [ranah] Pak Menkopolhukam,” tandasnya.
