HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PNM) terhadap 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp73,26 triliun untuk tahun anggaran 2023.
Hal itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/7).
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN tunai Tahun Anggaran 2023,” kata Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Pimpinan Sidang Muhammad Haikal saat membacakan kesimpulan rapat.
Nantinya, PMN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 itu terbagi atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan non tunai Rp3,44 triliun.
Secara rinci, usulan PMN tunai meliputi PMN untuk PT PLN senilai Rp10 triliun, Holding BUMN Pertahanan atau Defend ID Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan sebesar Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp30,56 triliun.
Selain itu, PMN tunai juga diberikan kepada Holding Pariwisata atau InJourney sebesar Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, PT KAI (Persero) Rp4,1 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp3 triliun, Perum Damri Rp867 miliar, dan Airnav Indonesia Rp790 miliar.
Sementara, PMN non tunai tahun anggaran 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp838 miliar dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun.