Ketua MUI Harap Kementrian ATR/BPN Tetap Pertimbangkan Libur Pegawai

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) agar tidak terlalu memforsir para pegawai untuk masuk kerja 7 hari.

“Hak libur pekerja penting untuk dipertimbangkan,” kata kiai Cholil Nafis, Minggu (3/7).

Menurutnya, hari libur juga perlu dipertimbangkan, namun di hari-hari kerja tetap bisa dimaksimalkan kinerja dan pelayanan mereka sehingga lebih efektif dan efisien.

“Seandainya hari dan jam kerja bisa dilakukan secara maksimal untuk pelayanan publik sepertinya cukup untuk masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ART/BPN Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto ingin agar hari Sabtu dan Minggu, sentra pelayanan dilembaganya tetap beroperasi melayani masyarakat.

Ia meminta agar semua kantor pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia tetap loket. Hal ini disampaikan Hadi saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya II pada hari Jumat 1 Juli 2022.

“Sudah memberikan arahan kepada Kepala Kantah untuk menyediakan loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus sendiri permohonannya serta membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu,” kata Hadi.

Selain itu, mantan Panglima TNI tersebut mengajak kepada masyarakat agar lebih memilih mengurus sendiri dokumen pertanahan tanpa mengandalkan calo. Apalagi kantor pertanahan saat ini tetap beroperasi selama 7 hari.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga meninjau inovasi layanan pertanahan yang dinamakan Loket Lantum (Layanan Tujuh Menit). Ia juga mengapresiasi layanan tersebut lantaran proses pelayanan yang cepat serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan (Kantah).

Lebih lanjut, Hadi turut menginstruksikan kepada jajaran di Kantor Pertanahan se-Indonesia agar mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini terus ia tekankan, mengingat PTSL menjadi Program Prioritas Nasional (PSN) yang dapat mewujudkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan terpetakan.