HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah akhirnya melakukan pembayaran utang atas kompensasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG Subsidi tahun 2021 sebesar Rp64,5 Triliun pada Jumat (1/7) kemarin.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, bahwa pihaknya pada April lalu juga telah menerima pembayaran kompensasi dari pemerintah sebesar Rp29 triliun. Dengan demikian, total pembayaran yang telah diterima prusahaan pelat merah itu dari pemerintah untuk kompensasi penyaluran subsidi listrik tahun lalu mencapai Rp93,5 triliun.
Nicke menjelaskan, pembayaran utang atas kompensasi ini lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan pemerintah. Hal ini untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina di tengah lonjakan harga komoditas energi.
“Alhamdulillah. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Pemerintah melalui pembayaran kompensasi ini. Pembayaran ini dapat memperkuat cashflow untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Nicke dalam keterangan resmi yang dikutip Holopis.com, Sabtu (2/7).
Selain itu, pembayaran kompensasi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional serta menjaga daya beli masyarakat.
Selain pembayaran kompensasi, kabar baik lainnya juga disampaikan Nicke, di mana ia melihat adanya kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan tambahan anggaran untuk subsidi sebesar Rp71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp234 triliun.
Dengan demikian, total subsidi dan kompensasi pada tahun 2022 menjadi Rp401,8 triliun, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia / ICP US$100 per barrel. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dan Pertamina dalam dalam menjamin ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi bagi masyarakat.
Menurutnya, upaya Pemerintah menghadapi tantangan harga minyak mentah ini luar biasa, apalagi bila dibandingkan dengan Negara lain. Hal ini terlihat dari harga BBM Indonesia yang termasuk dua terendah di seluruh dunia.
“Apresiasi tak terhingga kepada Pemerintah karena dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG. Pemerintah telah berusaha keras menjaga daya beli masyarakat,” ujar Nicke.
