Wapres Ma’ruf Klaim Pelayanan Masyarakat Papua Bakal Lebih Cepat Setelah Pemekaran Wilayah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengklaim pemekaran wilayah Papua memiliki manfaat yang begitu besar untuk daerah tersebut setelah sekian lama.

Dengan adanya pemekaran wilayah, Ma’ruf menjanjikan pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin ditingkatkan dibanding sebelumnya.

“Pemekaran itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Artinya, dengan dibagi wilayah, ini jadi tidak jauh dari satu koordinasi menjadi koordinasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” kata Ma’ruf (30/6).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) snejdir sebelumnya mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru, yaitu menetapkan adanya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tengah.

Dengan pelayanan yang lebih menjangkau dengan adanya pemekaran wilayah Papua, Ma’ruf menilai itu juga dapat meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Ini tujuannya untuk lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka menyejahterakan. Kalau pelayanannya itu terlampau jauh, seperti hanya dalam satu provinsi, itu kurang bisa terlayani dengan baik,” klaimnya.

Ma’ruf kembali mengklaim bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung adanya pemekaran wilayah sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, walaupun ia juga mengakui bahwa memang masih ada beberapa pihak yang menolak pemekaran tersebut.

“Jadi ya bahwa masih ada 1-2 pihak, saya kira tidak mayoritas, tidak mencerminkan mayoritas, bahwa ada, iya, tetapi menurut hasil penelitian bahwa hasil berbagai penelitian, itu mereka mendukung adanya pemekaran. Karena mereka memang ingin lebih bisa terlayani dengan lebih cepat, lebih baik,” terangnya.

Wapres menuturkan pemerintah terus mengupayakan dialog dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mendapatkan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemekaran wilayah di Papua.

“Upaya kita mereka terus akan melakukan sosialisasi, dialog bersama mereka, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka,” ungkapnya.

Ma’ruf menambahkan, kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua akan dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan Orang Asli Papua sebagai pemimpin wilayah.

“Dan kita berkomitmen bahwa mereka yang akan menjadi pimpinan, itu memang kita utamakan adalah Orang Asli Papua. Karena itu DPR sudah melakukan berbagai penjajakan, sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kemudian sudah melakukan penjajakan di beberapa daerah di Papua, gubernur sendiri sudah menandatangani persetujuannya,” pungkasnya.