JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengakui realisasi belanja Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tergolong masih sangat lambat. Tercatat hingga 17 Juni 2022, realisasi belanja PC-PEN tersebut baru mencapai Rp113,5 triliun atau 24,9 persen dari total anggaran keseluruhan.
“Belanja Penanganan COVID-19 dan PEN masih sangat lambat, dari Rp455,62 triliun yang terealisasi baru Rp113,5 triliun atau 24,9 persen dari yang dianggarkan. Ini sampai 17 Juni 2022 bukan posisi akhir Mei,” kata Ani, sapaan akrabnya dalam konferensi pers APBN KiTa secara daring, Kamis (23/6).
Ani menyebut, realisasi belanja PC-PEN juga terbilang lebih rendah jika dibanding dengan belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang telah mencapai 33 persen lebih dari keseluruhan dana yang dianggarkan.
Bendahara Negara itu mengatakan bahwa dari realisasi belanja tersebut, sebesar Rp57,0 triliun digunakan untuk program perlindungan masyarakat, seperti untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,35 triliun, kartu sembako Rp18,9 triliun, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp7,2 triliun.
Selain itu, ada juga program bantuan lain seperti BLT Desa sebesar Rp10,9 triliun, bantuan tunai untuk pedagang kaki lima sebesar Rp1,3 triliun, dan Kartu Prakerja senilai Rp4,4 triliun.
“Untuk perlindungan masyarakat relatif tinggi, 36,9 persen dari pagu Rp154,76 triliun seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi pada masyarakat dengan guncangan harga-harga yang meningkat,” kata Ani.
Sementara anggaran PC-PEN untuk penanganan kesehatan baru terserap sekitar 22,5 persen dari pagu anggaran, atau sebesar Rp27,6 triliun. Kemudian anggaran untuk penguatan pemulihan ekonomi baru terealisasi sebesar Rp178,32 triliun atau 16,2 persen dari pagu yang sebesar Rp178,32 triliun
“Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC PEN daerah maupun belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat,” ucap Sri Mulyani.
