Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Iwan Sumule: Hasil Reshuffle Kabinet Semakin Perlihatkan Kekuatan Cengkeraman Oligarki

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo dianggap gagal dalam memuaskan harapan rakyat banyak. Sebab, pria yang karib disapa Jokowi itu tak mencopot semua menteri yang bermasalah.

“Banyak yang kecewa dengan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi,” kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, Kamis (16/6).

Menurut Iwan Sumule, sebenarnya masih ada sejumlah nama menteri yang layak diganti, tapi tetap dipertahankan oleh Jokowi. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang kerap membuat gaduh.

Salah satu kegaduhan besar Luhut adalah ucapannya tentang big data yang berisi kecenderungan jutaan pengguna media sosial inginkan kekuasaan saat ini dipertahankan.

Tidak hanya Luhut, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir yang minim prestasi dan justru memiliki agenda sendiri dalam memimpin Kementerian BUMN.

“Menteri yang mestinya diganti tak diganti, misalnya Menko Luhut yang kerap bikin gaduh, Menteri BUMN Erick Thohir minim prestasi, abuse of power untuk bisnis pribadi dan kroni, serta para menteri ekonomi,” tukas Iwan Sumule.

Bagi Iwan Sumule, perombakan kali ini justru semakin memperlihatkan kekuatan cengkeraman oligarki. Sebab, menteri-menteri yang merupakan oligarki atau bagian dari oligarki tidak diganti.

Artinya, harapan-harapan terhadap perbaikan ekonomi rakyat dan negara tentu akan sulit diwujudkan. Penguasaan ekonomi dan penumpukan kekayaan akan tetap terjadi dan dilakukan oligarki.

“Bahkan kekuatan ekonomi yang dimiliki oligarki akan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan,” tandasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru