INDEPTH : Reshuffle, Rabu Pahing, dan Koalisi Baru

“Ini adalah langkah strategis untuk bisa meredam suara dari oposisi tersebut karena yang selama ini kita lihat warna koalisi pak Jokowi terlalu kental nasionalisnya, artinya kalau merangkul yang nasionalis religius itu diharapkan koalisi pak Jokowi ini bisa merangkul massa Islam yang belum terjamah sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, mengutip Antara, Pengamat Politik dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan sepak terjang Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi layak ditunggu.

“Sepak terjang Zulkifli Hasan untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok yang tengah melambung akan ditunggu oleh rakyat,” kata Suko, Rabu (15/6).

Suko menilai posisi Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan sangat layak diganti karena tidak bisa menstabilkan harga, seperti minyak goreng.

Meski begitu, ia cukup kaget ketika Zulkifli Hasan ditunjuk untuk menjadi Menteri Perdagangan.

“Bagi saya posisi Menteri Perdagangan harus diganti, tapi kalau penggantinya Zulkifli Hasan memang sedikit mengagetkan karena saya belum tahu apa dia punya background pedagang atau bukan,” katanya.

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Zulkifli Hasan, sebagai Mendag cukup menarik, karena selama ini menteri untuk kader Partai Amanat Nasional adalah posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Tapi, menteri itu adalah pembuat kebijakan. Jadi, tidak seberapa penting latar belakangnya, yang penting dia mampu dinilai mampu menjalankan tugasnya,” ujar Suko.

Masuknya PAN ke koalisi pendukung Jokowi membuat kekuatan oposisi di DPR menjadi sangat lemah. Melemahnya kekuatan oposisi ini akan berdampak pada kerja-kerja pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.

Di atas kertas, saat ini hanya tinggal sekitar 16 persen kekuatan partai yang berada di luar koalisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Pemilu 2019 lalu PKS mendapatkan perolehan suara sebesar 11.493.663 atau 8,21 persen.

Sementara Partai Demokrat hanya mengantongi suara sah sebesar 10.876.057, atau 7,77 persen. Selain melemahkan oposisi, langkah Jokowi merangkul PAN juga dianggap sebagai bentuk mitigasi politik terhadap keberlangsungan koalisi parpol pendukung Jokowi.