JENEWA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD mengatakan, bahwa Indonesia telah meluncurkan National Human Rights Action Plan (Ranham) untuk tahun 2021 hingga 2025.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan HAM PBB yang sedang fokus membahas bagaimana dunia dapat memperbaiki kehidupan manusia pasca pandemi, yaitu dengan memastikan setiap orang memiliki hak yang setara dalam menghadapi Covid dan pandemi selanjutnya, serta mempromosikan dialog dan kerjasama dalam memperkuat perlindungan HAM.
“Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi 4 kelompok target utama yaitu perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat adat,” ujar Menko Mahfud MD dalam pidatonya di ‘The 50th Session of the Human Rights Council’ di Jenewa, Swiss, Senin (13/6).
Menko memaparkan pada kesempatan ini tentang keadaan di Indonesia, dimana 85 persen populasi telah mendapatkan jaminan Kesehatan, sebagai bagian dari target ketiga SDG hal ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen populasi.
Indonesia juga terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem (exteme poverty) melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di seluruh nusantara. Indonesia mencanangkan untuk menghapuskan extreme poverty pada 2024.
“Indonesia juga meningkatkan akses rakyat kepada pendidikan, dengan terus mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, dimana ini berdampak pada peningkatan drastis atas angka literasi nasional dan peningkatan kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan,” ujar mahfud.
Selanjutnya, disampaikan bahwa Indonesia tengah dalam proses meratifikasi Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ratifikasi ini akan melengkapi 8 dari 9 instrumen utama perlindungan HAM internasional.
Mahfud mengusulkan dengan mengemukakan bahwa, saat ini seluruh dunia masih menghadapi dampak multidimensi dari COVID 19, banyak dampak negatif dari COVID 19 bagi Hak Asasi Manusia dan bagi pembangunan.
“Pertanyaannya apa yang dapat dilakukan Dewan HAM PBB dalam memperbaiki kehidupan manusia pasca pandemi?,” usul Mahfud.
Yang pertama, adalah bagaimana dunia internasional bisa benar-benar memastikan bahwa setiap orang bisa mendapatkan hak yang sama dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.
“Dewan HAM harus dapat memastikan setiap orang memiliki hak yang setara menghadapi covid dan pandemi selanjutnya,” tandasnya.
Kemudian, Mahfud juga mengusulkan bagaimana seluruh negara khususnya anggota PBB dapat memastikan perlindungan mereka pada sektor ekonomi serta hak terhadap perempuan.
“Mempromosikan dialog dan kerjasama dalam memperkuat perlindungan HAM khususnya di saat krisis, (serta) perlindungan dan pemenuhan hak perempuan harus terus dilakukan,” pungkas Mahfud.
