Advertisement
Categories: Internasional

Titah Biden : Warga AS Dilarang Beli Saham dan Obligasi Rusia

Advertisement

JAKARTA, HOLOPIS.COM Pemerintah Amerika Serikat (AS), di bawah Kepemimpinan Presiden Joe Biden melarang warganya bertransaksi di pasar sekunder dengan Rusia, baik transaksi berupa saham maupun obligasi.

“Departemen Keuangan meminta agar warga AS tidak melakukan investasi baru yang bisa membentuk keberhasilan Rusia, termasuk melalui pembelian di pasar sekunder,” tulis Juru bicara Departemen Keuangan dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (9/6).

Larangan tersebut diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS sebagai langkah untuk memastikan sanksi kepada negeri Beruang Merah itu berjalan dengan baik.

Selain itu, Departemen Keuangan AS juga menyampaikan bahwa akan ada paket sanksi terbaru dari AS terhadap Moskow, yang di dalamnya termasuk larangan pembelian saham dan obligasi tersebut.

Mereka mengklaim, sanksi terbaru ini akan jauh lebih ketat dibandingkan saat perang pertama kali dimulai pada Februari lalu, di mana investor AS masih diizinkan untuk memperdagangkan aset yang beredar di pasar sekunder.

Meski demikian, investor masih diizinkan untuk menjual saham dan obligasi Rusia.
Namun dengan catatan, saham dan obligasi itu hanya boleh dijual kepada warga non-AS.

Berdasarkan laporan dari Morgan Stanley, utang pemerintah dan perusahaan Rusia di pasar internasional terus mengalami peningkatan. Tercatat pada awal tahun ini, utang Rusia di pasar internasional mencapai lebih dari 472 miliar dolar AS.

Share
Published by
Khoirudin Ainun Najib

Recent Posts

Ferry Koto Anggap Kemarahan PDIP Gegara Kecele Jokowi di Pilpres 2024

JAKARTA - Influencer Ferry Koto menilai bahwa kemarahan PDIP kepada Joko Widodo saat ini berasal…

19 menit ago

Supratman Klaim Pengembalian Aset Lebih Penting Ketimbang Hukuman

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor untuk…

24 menit ago

2025 Biaya Layanan QRIS Naik 12 Persen, Menurut Anda?

Mungkin banyak yang tak sadar bahwa setiap transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), ada biaya jasa layanan…

39 menit ago

Tolak PPN 12%, Golkar Anggap PDIP Gagal Move On dari Kekuasaan

Partai Golkar menuding PDIP saat ini berusaha mencari panggung ke masyarakat usai lengser dari kekuasaan…

54 menit ago

CCTV : Bagaikan Drive Thru, Emak-emak Terobos Toserba Pakai Motor

Sudah bukan rahasia umum bahwa ras terkuat di jalanan adalah emak-emak membawa motor.

1 jam ago

Menteri Hukum Tegaskan Pernyataan Presiden Mengacu ke Undang-Undang

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor jika…

1 jam ago