Jokowi Sebut Masih Ada Pemerintah Daerah yang Kerap Pertahankan Ego Sektoral

SULTRA, HOLOPIS.COM – Presiden Jokowi menyayangkan masih ada anak buahnya di berbagai level yang mempertahankan ego sektoralnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung,” kata Jokowi, Kamis (9/6).

” Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral,” tambahnya.

Kader PDIP itu kemudian mengancam, akan menindak tegas para pejabat yang masih nekat mempertahankan ego sektoralnya dan kemudian malah merugikan negara.

“Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah setop, cukup setop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” tegasnya.

Jokowi menilai bahwa permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan sebab hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.

“Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan,” tukasnya.

Jokowi kemudian berharap, dengan keberadaan GTRA, seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.

“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” pungkasnya.