JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan adanya kelompok pengasong Khilafah yang masih mempermainkan bendera Tauhid hanya untuk mengakomodir kepentingan politik mereka saja.
Padahal, bendera yang terdapat kalimat suci tersebut tidak sepantasnya diletakkan pada derajat yang lebih rendah dari nilai asalnya, yakni untuk kedok politik praktis.
“Bendera tauhid dijadikan tameng kelompok khilafah,” kata Habib Syakur, Kamis (9/6).
Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus bersikap agar jangan sampai bendera atau atribut apapun yang memuat kalimat Tauhid tidak digunakan alat politik kelompok tertentu. Karena bagi Habib Syakur, itu adalah bagian dari penistaan terhadap kalimat suci itu.
“Seharusnya MUI mengeluarkan fatwa haram penggunaan bendera bertuliskan kalimat Tauhid untuk sekedar kepentingan politik. Jangan sampai kalimat suci umat Islam itu direndahkan oleh kelompok HTI dan simpatisan FPI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur juga mendorong agar ada regulasi yang tegas agar jangan sampai atribut dengan kalimat Tauhid digunakan untuk mendompleng kepentingan politik pihak manapun. Dan bagi mereka yang melakukan itu, sebaiknya diproses hukum lebih tegas agat menjadi perhatian semua pihak.
“Pemerintah pasti tindak tegas siapa saja yang menyalahgunakan fungsi dari bendera tauhid itu. Kalau pemerintah bertindak tegas dan menghukum tegas melalui Keppres atau Perpres, maka semua orang akan mengapresiasi pemerintah,” tuturnya.
Ia juga menyayangkan adanya pemasangan bendera Tauhid di tengah acara deklarasi Anies Baswedan sebagai presiden yang diselenggarakan oleh Majelis Sang Presiden Kami di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6) kemarin.
“Itu pelecehan terhadap kalimat Tauhid. Seharusnya bukan dipasang untuk kepentingan politik, bendera dengan kalimat itu jauh lebih tinggi derajatnya,” tegasnya.
