Advertisement
Categories: Polhukam

Sembilan Orang Terjaring OTT KPK, Ada Eks Walkot Yogya Hingga Pejabat Pemkot

Advertisement

JAKARTA, HOLOPIS.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini menyasar ke mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Lembaga antirasuah itu juga menangkap sembilan orang dalam OTT tersebut.

“Sejauh ini, KPK telah mengamankan setidaknya sembilan orang di Yogyakarta dan juga di Jakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).

Ali menjelaskan, sembilan orang itu ditangkap di Yogyakarta dan Jakarta. Dia menyebut sembilan orang itu terdiri dari beberapa pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta dan unsur swasta.

“Terdiri dari unsur swasta dan beberapa pejabat Pemkot Yogyakarta, termasuk wali kota periode 2017-2022,” ujarnya.

Saat ini, kata Ali, para pihak masih dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Para pihak yang diamankan KPK itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.

“Saat ini para pihak masih dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta,” ujar Ali.

Sebelumnya dalam KPK telah menyita sejumlah uang dalam OTT ini. Uang dalam pecahan dolar itu masih dihitung.

“Kami mengamankan sejumlah uang dokumen dan beberapa orang, sementara jumlah uang dalam dolar masih kami hitung,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (2/6).

Namun, Ghufron mengaku belum merinci siapa saja yang ditangkap selain Haryadi. Dia hanya menyebutkan perkara yang melatari OTT itu terkait perizinan.

“Terkait perizinan,” sebut Ghufron.

Haryadi baru saja purnatugas pada 22 Mei 2022 dan digantikan Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Pemerintahan Pemda DIY Sumadi selaku Penjabat Wali Kota.

Share
Published by
Tri Wibowo Santoso

Recent Posts

Ferry Koto Anggap Kemarahan PDIP Gegara Kecele Jokowi di Pilpres 2024

JAKARTA - Influencer Ferry Koto menilai bahwa kemarahan PDIP kepada Joko Widodo saat ini berasal…

15 menit ago

Supratman Klaim Pengembalian Aset Lebih Penting Ketimbang Hukuman

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor untuk…

20 menit ago

2025 Biaya Layanan QRIS Naik 12 Persen, Menurut Anda?

Mungkin banyak yang tak sadar bahwa setiap transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), ada biaya jasa layanan…

35 menit ago

Tolak PPN 12%, Golkar Anggap PDIP Gagal Move On dari Kekuasaan

Partai Golkar menuding PDIP saat ini berusaha mencari panggung ke masyarakat usai lengser dari kekuasaan…

50 menit ago

CCTV : Bagaikan Drive Thru, Emak-emak Terobos Toserba Pakai Motor

Sudah bukan rahasia umum bahwa ras terkuat di jalanan adalah emak-emak membawa motor.

1 jam ago

Menteri Hukum Tegaskan Pernyataan Presiden Mengacu ke Undang-Undang

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor jika…

1 jam ago