JAKARTA, HOLOPIS.COM – Baru-baru ini, heboh kabar terkait calon pegawai negeri sipil (CPNS), dengan alasan gaji yang minim hingga lokasi penempatan yang jauh.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Pol. (Purn) Muhammad Tito Karnavian pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Ia pun menyinggung perihal masalah korupsi yang kerap terjadi di kalangan PNS.
Dia mengatakan, tingkat korupsi di kalangan PNS ini sebenarnya bisa ditekan jika kesejahteraan mereka dipenuhi. Menurutnya, hal ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju.
Ia pun menjelaskan, jika kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, maka kecil kemungkinan para aparatur sipil negara (ASN) ini untuk bermain kotor.
“Gaji dipikirkan, THP (Take Home Pay)-nya cukup, basic needs-nya cukup, baik gaji maupun tunjangan lain. Untuk cicil rumah, kendaraan, bisa nabung untuk liburan, ngapain lagi kita harus aneh-aneh,” ujar Tito dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (3/6).
Mantan Kapolri ini lantas bercerita tentang pengalamannya ketika menempuh pendidikan di New Zealand, di mana saat itu ia mencoba mengamati perilaku korupsi yang ada di sana.
Berdasarkan hasil pengamatannya itu, ia menjelaskan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi di New Zealand tidak akan bisa menikmati apapun fasilitas yang diberikan untuk masyarakat, mulai dari taman hingga pusat perbelanjaan.
Ia juga menyebut istilah crime doesn’t pay, artinya kejahatan tidak akan membayar apapun alias hanya membuat pelakunya kehilangan semua yang dia miliki.
“Tapi jadinya crime does’nt pay ketika kesejahteraan mereka tidak dipenuhi. Mereka akan cari-cari dan menghitung keuntungannya,” ujar Tito.
Dengan adanya sanksi semacam itu, Tito meyakini, seluruh manusia termasuk PNS ingin berperilaku baik dan bersih. Oleh karenanya, ia menegaskan, bahwa peningkatan kesejahteraan bagi para PNS merupakan salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan perilaku buruk tersebut.
