JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sejumlah massa yang tergabung di dalam Gerakan Penyelamat Kakbah (GPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Dalam aksinya, mereka melaporkan dugaan gratifikasi jet pribadi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monarfa.
“Kami meminta agar KPK bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Pertanyaannya, penjelasan KPK apa. Apakah ada dugaan gratifikasi bantuan jet pribadi atau tidak,” kata koordiator aksi, Rohmad, Kamis (2/6).
Kemudian, ia juga mengatakan bahwa berdasarkan surat laporan telah dibenarkan oleh KPK, laporan itu disampaikan kader PPP bernama Nizar Dahlan. Dalam laporan menyatakan, Suharso selaku Menteri PPN/Bappenas yang juga Plt Ketua Umum PPP kala itu menerima bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Aceh dan Medan.
Selain di Gedung Merah Putih KPK, massa GPK juga menggelar aksi berjalan mundur dan menuntut Suharso monoarfa mundur dari jabatan Ketum PPP. Para demonstran juga melakukan aksi teatrikal sebuah kursi plastik diseret oleh massa GPK yang mengenakan topeng berwajah Suharso dan 2 (dua) orang pengikutnya menarik untuk turun dari kursi.
“Aksi ini bertujuan untuk mengingatkan kepada kepemimpinan Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP tidak mampu mengatasi kondisi partai yang kian sekarat. Kader PPP rindu kejayaan, saatnya Suharso Monoarfa legowo mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum,” terangnya lagi.
Menurutnya, menjadi miris sekali PPP dipimpin Suharso semakin terpuruk jelang perhelatan akbar 2024. Dan internal kader PPP sangat peduli dengan kondisi Partai dan saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
“Selamatkan PPP dari kondisi kian sekarat,” ujarnya lagi.
Dikatakannya, Suharso kerepotan urus rumah tangganya sehingga menjadi terabaikan urus organisasi Partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Dia terlalu sibuk menyelesaikan urusan pribadi dibandingkan kebutuhan PPP yang memerlukan energi ekstra menghadapi pertarungan demokrasi pemilu 2024. Benar saja, dulu di era Suryadharma Ali Suharso pernah dipecat karena sibuk urusin istri ketimbang urusi organisasi. Save PPP dari keterpurukan, dicari pemimpin yang bisa bangkitkan Partai di Pemilu 2024,” sebutnya.
Kata dia, internal saat ini menjadi tidak solid, akibat ada konspirasi dan manuver didalam Partai yang membuat hubungan antar kader tidak harmonis.
“Disini lah harusnya seorang Ketua Umum berperan. Tapi apa daya, Ketua nya sibuk urus masalahnya bagaimana urus dapur partai. Para kader PPP resah dan gelisah serta butuh figur Ketua Umum yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dan memiliki rekam jejak yang baik,” tandasnya.
