JAKARTA, HOLOPIS.COM – sejumlah legislator di Komisi VIII dibuat kaget dengan usulan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 pada H-4 pemberangkatan jemaah kloter pertama.
Salah satunya yakni Anggota Komisi VIII DPR, Delmeria. Politisi partai NasDem ini mengaku kaget luar biasa karena masalah anggaran haji masih dibahas pada H-4 keberangkatan jemaah haji kloter pertama.
“Saya sangat kaget luar biasa dengan pertemuan kita hari ini, saya pikir tidak biaya haji lagi, ini kan kaget luar biasa ini tiga hari mau berangkat tapi masih bahas masalah biaya. Gimana jamaah yang mau berangkat ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI, Senin (30/5).
Delmeria pun mengaku kaget dengan nominal tambahan anggaran yang dinilainya bukan angka yang sedikit, yakni Rp23,3 juta per Jamaah.
“Selama saya tahu dengan kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali,” tukasnya.
Kemudian Anggota Komisi VIII DPR lainnya, yakni Abdul Wachid juga kaget dengan usulan penambahan alokasi anggaran tersebut. Ia pun mempertanyakan terkait negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan Arab Saudi selama ini.
Politikus Partai Gerindra ini juga meminta Menag untuk menunjukkan surat dari Arab Saudi terkait penambahan biaya layanan masyair (angkutan bus) ini, agar nantinya ada legal standingnya bagi Komisi VIII DPR untuk memutuskan.
“Jadi temen-temen tidak sulit memahami, baru kemudian kita bicarakan. Saya setuju angka ini begitu besar, tidak masa persidangan ini kita putuskan, karena detil, bila perlu marathon. Kita butuh tahu Rp 1,5 triliun itu terdiri dari mana, meskipun pak menteri sudah menyampaikan,” ujar Wachid.
Senada dengan Wachid, Anggota Komisi VIII DPR, Luqman Hakim juga meminta kepada Menag Yaqut untuk menjelaskan secara rinci mengenai tambahan anggaran dengan jumlah fantastis itu.
Menurutnya, rincian mengenai penambahan anggaran untuk pelaksanaan haji ini harus dijelaskan, meskipun ia pada prinsipnya menyetujui usulan itu.
“Berapapun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji mau tidak mau suka tdk suka harus dicarikan jalan bersama, karena tidak mungkin apabila masalah anggaran ini membuat rencana pemberangkatan haji ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan,” ujar Politisi PKB itu.
