JAKARTA, HOLOPIS.COM – Keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kerja-kerja pemerintahan menjadi sorotan utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Partai politik berlambang banteng gemuk dengan moncong putih dan mata merah itu memberikan fokus kepada persoalan tersebut, lantaran Joko Widodo (Jokowi) yang diusung sebagai presiden oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri seolah tak bisa melepas dominasi Luhut.
Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mengaku tak jemu mengingatkan Jokowi untuk mengelola negara sesuai dengan fungsi ketatanegaraan Indonesia.
“Kita ini bukan menganut sistem parlementer. Parlementer itu perdana menteri dipilih oleh parlemen, dia memperoleh mandat rakyat hasil Pemilu. Nah ini kan kacau,” ujar Masiton saat diwawancarai Refly Harun dalam kanal Youtubenya.
“Ini yang dianggap (perdana menteri) oleh presiden tidak ada mandat langsung dari rakyat, tapi mengurusi banyak hal. dan presiden akhirnya urusannya simbolik seremonial aja,” sesal Masinton yang juga aktivis pergerakan ’98 itu.
Menurut Masinton, peranan yang diberikan Jokowi kepada Luhut banyak yang di luar tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Ini aneh, baru ini terjadi satu menteri mengurusi berbagai urusan,” tukas Masinton.
Masinton-pun menyesalkan sikap Jokowi yang sulit mendengar masukan dari luar kabinet. Bahkan, saran-saran yang diberikan PDIP sebagai partai politik pengusungnya-pun tak digubris Jokowi.
“Kalau kemudian diingatkan, cuek bebek, ini bebal namanya. Baja yang baik kan yang tebal, (tapi) penguasa yang tidak baik penguasa yang bebal,” tandas Masinton.
