JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Jokowi mengungkapkan masih ada beberapa instansi termasuk Pemerintah Daerah yang tidak mentaati perintahnya untuk meminimalisir pembelian kebutuhan dari barang impor.
Dari hasil pemantauannya sementara di E Katalog, Jokowi menjelaskan, dari lima puluh dua ribu produk-produk yang masuk dan yang banyak justru banyak yang impor dengan model aggregator.
“Beli di sana, masukkan sini, beli merek, masukkan e-katalog. Ini yang harus dihindari. Casing saja yang lokal, dalamnya impor semuanya. Hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini,” kata Jokowi (24/5).
Jokowi menegaskan, dirinya memberikan target satu juta produk lokal harus sudah segera masuk ke E-Katalog pada tahun 2022 ini. Dia pun memerintahkan para Kepala Daerah untuk memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan lancar.
“Kalau ini bisa kita lakukan, sekali lagi, akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Karena ratusan triliun, belanja barang dan jasa itu ratusan triliun, dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, pasti itu. Jadi sekali lagi, ini akan kita evaluasi terus, akan diikuti terus oleh BPKP dan dilaporkan terus ke saya oleh Menko,” ungkapnya.
Jokowi juga mengatakan, komitmen yang tercapai sudah mencapai angka Rp802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemda, Rp802 triliun. Kemudian BUMN Rp296 triliun, komitmen.
Namun, sangat disayangkan ketika realisasi ternyata masih di bawah 10 persen atau masih Rp110,2 triliun.
” Sekarang kita ikuti bisa, harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, komitnya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” tegasnya.
Jokowi kemudian membeberkan hampir keseluruhan Pemda yang serapannya masih rendah
“Kalau uang di APBN, di APBD, di BUMN malah dibelikan barang impor, produk-produk luar, gimana enggak salah? Salah besar sekali. Kelihatan semuanya, 107 pemda serapannya masih 5 persen, bahkan yang 17 pemda masih nol,” ungkapnya.
Jokowi kemudian mengancam, akan membuka semua data tersebut jika masih belum ada perubahan atas realisasinya.
” Sebetulnya tadi mau saya tayangin, ndak, nanti mungkin bulan-bulan September saja biar kelihatan semuanya. Ini pemda mana, ini kementerian mana, ini lembaga mana, biar kapok ditayangkan. Mana komitmennya seratus, realisasinya hanya lima, nanti baru,” tegasnya.
Jokowi menegaskan, dia akan benar benar membuka data jika ternyata dari komitmen Rp802 triliun masih bertahan pada realisasi Rp110 triliun.
“Tak tunjukin nanti. Ini tadi masih sabar saya, jangan dulu, tunggu dulu, tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya. Ini DKI Jakarta, ini Aceh, ini Sulawesi Selatan, ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini kabupaten A, kabupaten B, kota A, kota B, tak paparin semuanya nanti, buka semuanya,” tandasnya.
“Biar ngerti semuanya mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk-produk dalam negeri dan mana yang senangnya beli produk asing, akan kelihatan nanti. Platform kita ini sekarang gampang sekali dibuka,” sambungnya.
