JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai bahwa memang sejak reformasi bergelora pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto, ruang demokrasi semakin banyak tersedia.
Hanya saja ia memberikan catatan sepanjang 24 tahu reformasi, masyarakat Indonesia belum betul-betul merasakan udara segar demokrasi tersebut.
“Walaupun kita masih punya ruang berdemokrasi, tapi bukan berarti kita sudah hirup angin segar sebenarnya,” kata Nining dalam orasinya saat aksi unjuk rasa peringatan May Day yang digelar oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5).
Hal ini ia sampaikan, karena banyak upaya-upaya penyampaian pendapat di muka umum terlalu banyak dibatasi. Salah satunya adalah soal isu-isu Papua.
Bagi Nining, pembatasan demi pembatasan itu yang membuat adanya catatan kurang baik bagi Indonesia dalam menjalankan iklim demokrasi yang baik sejauh ini.
“Karena faktanya tidak semua rakyat di seluruh Indonesia punya ruang demokrasi yang baik, salah satunya adalah kawan-kawan kita di Papua. Makanya ini terus kita perjuangkan juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nining yang juga merupakan juru bicara GEBRAK menyebut, sepanjang pemerintahan Joko Widodo dua periode ini, belum mampu menyejahterakan rakyatnya.
Salah satu yang dikritisi Nining soal isu kesejahteraan adalah adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana UU tersebut merupakan bagian dari program omnibus law yang digagas oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Bagi Nining, omnibus law bukan solusi bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga pihaknya pun mendesak agar pemerintah tidak melakukan revisi UU yang dianggapnya cacat formil berdasarkan putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
“Cabut omnibus law dan hentikan represifitas kepada rakyat. Kemudian bagaimana hentikan kekerasan pada kaum perempuan dan hentikan revisi UU peraturan pembentukan perundang-undangan,” tegasnya.
