JAKARTA, HOLOPIS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman pada Selasa (17/5). Pemeriksaan Boyamin terkait dengan perkara tindak pencucian uang (TPPU) Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS).
“Benar, informasi yang kami terima, Selasa (17/5) bertempat di gedung Merah Putih, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Saudara Bonyamin Saiman sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka BS,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (16/5).
Boyamin dipanggil sebagai sebagai Direktur PT Bumirejo. KPK yakin Boyamin akan kooperatif memenuhi panggilan ini.
“KPK meyakini yang bersangkutan akan hadir memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif serta saat di hadapan Tim Penyidik bersikap jujur dan terus terang serta tidak akan menutupi berbagai fakta yang diketahuinya,” ujar Ali.
Ali menyebutkan tim penyidik KPK telah memiliki alat bukti diantaranya keterangan berbagai pihak dan bukti lainnya terkait dugaan TPPU. Ali mengatakan saksi dalam kasus ini juga akan dimintai konfirmasi berkaitan TPPU.
“Berikutnya, seluruh keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP, nantinya juga akan dikonfirmasi dengan berbagai alat bukti dan keterangan seluruh saksi lainnya di depan majelis hakim,” tandas Ali.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka. KPK menemukan bukti kuat terkait TPPU yang dilakukan Budhi.
KPK menduga Budhi melakukan upaya penyamaran, penyembunyian, dan penghilangan kekayaan yang diperolehnya dari hasil korupsi.
Seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sinjai diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum…
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjamin kualitas pelayanan kepada para jemaah haji ke depan akan…
Masalah ranjang memang menjadi hal yang krusial dalam hubungan rumah tangga. Tak bisa dipungkiri, kepuasan…
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) kembali mengingatkan kepada para pengguna jalan Tol Trans Jawa,…
Kabar gembira bagi para calon jemaah haji. Pasalnya, biaya haji di 2025 tahun depan dipastikan…
Oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe C…