JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah diketahui ternyata bukan melarang ekspor crude palm oil (CPO), melainkan hanya refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS).
“Jadi, mas kalau menulis bukan pelarangan CPO ya, tapi hanya bahan baku minyak goreng RBM palm oil,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif, Selasa (26/4).
Febri membenarkan adanya rapat koordinasi terbatas tentang rencana larangan ekspor minyak goreng bersama kementerian/lembaga, yakni Menko (Menteri Koordinator) Ekonomi Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Plt Dirjen (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso pada hari Minggu (24/4/2022)
Sayangnya, Febri enggan merinci hasil pertemuan tersebut. “Betul kita melakukan rapat. Cuma bapak menteri saja yang ikut, saya kan tidak ikut,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono enggan membicarakan soal regulasi pelarangan ekspor minyak goreng yang bakal berlaku 28 April mendatang. “Mohon bersabar sedikit, Terima kasih,” ucapnya lewat pesan WhatsApp, Senin (26/4/2022).
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung memberikan bocoran terkait jenis minyak sawit yang bakal dilarang untuk diekspor.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari kementerian yang dilarang bukan CPO melainkan RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS).
“Catatan penting tentang poin-poin hasil rapat rakortas tersebut yang pertama bahwa yang dilarang eksport itu hanya RBD Palm Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS), untuk CPO (crude palm oil) tidak ada larangan atau pembatasan. Kedua Menko Ekonomi memerintahkan supaya dilakukan pengawalan saat tender CPO di KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara),” tutur Gulat Manurung.
Menurut dia, poin-poin ini memang baru catatan pihaknya dari berbagai sumber peserta rakortas dan dia harus menyampaikan hal itu untuk menenangkan stress petani sawit yang tersebar dari Sabang-Merauke karena jatuhnya nya harga tandan buah segar (TBS).
“Namun untuk lebih jelasnya kita tunggu hari ini rilisnya dan semoga bisa lebih cepat karena situasi sudah gawat-darurat, kami petani sudah tidak kuat lagi,” pungkas Gulat Manurung.