JAKARTA, HOLOPIS.COM Hasil survei Litbang Kompas bertajuk “penanganan masalah kebutuhan pokok pada bulan puasa” yang menyebut mayoritas responden menilai pemerintah lebih fokus membangun ibukota negara (IKN) Nusantara dibanding kondisi ekonomi masyarakat dinilai sebuah ironi.

Menurut Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, hasil survei itu sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan saat ini.

“Menyedihkan. Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4).

Herzaky mengungkapkan, sekitar empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri yakni memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim), yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat.

“Tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu,” tutur Herzaky.

“Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitifitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus introspeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya,” pungkas Herzaky yang juga Ketua Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat ini.

Wajah Ibu Kota Negara (IKN) Baru
Wajah Ibu Kota Negara (IKN) Baru (Source : Kemen-PUPR)

Sebagai informasi, lembaga survei Litbang Kompas merilis survei terbarunya bertajuk “penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa”. Hasilnya, mayoritas responden menilai pemerintah lebih fokus membangun IKN Nusantara dibanding urus kondisi ekonomi masyarakat.

“Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota negara baru dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat; Setuju 51,3 persen, Tidak setuju 47,1 persen, dan Tidak tahu 1,6 persen,” tulis rilis Litbang Kompas.