JATIM, HOLOPIS.COM Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakini langkah pembentukan Holding BUMN industri pertahanan mampu semakin meningkatkan kemandirian dan kekuatan industri tersebut di dalam negeri maupun level dunia.

Dalam peluncuran Holding dan program strategis BUMN Industri pertahanan, Prabowo Subianto di hadapan Presiden Jokowi mengatakan bahwa Holding yang diberi nama Defence Industry Indonesia (Defend ID) ini akan berada di level tertinggi dunia untuk produksi teknologi pertahanan.

“Untuk teknologi kunci dan untuk menjadi 50 industri terbesar di dunia dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2024,” kata Jokowi, Rabu (20/4).

Holding yang terdiri dari 5 perusahaan BUMN di bidang industri pertahanan. yaitu PT LEN Industry sebagai induk holding. PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia serta PT Dahana tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan di dalam negeri.

“Diharapkan dengan adanya Holding BUMN Industri pertahanan, Defend ID ini akan meningkatkan tingkat komponen di dalam negeri menjadi 50 persen,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut, mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, dengan pembentukan Holding Defence ID, sebagai strategi serta upaya pemerintah Republik Indonesia untuk membangun dan mendukung program yaitu pembentukan perusahaan induk pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan.

“Dengan adanya Defend ID ini bisa menjadi solusi untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri baik dari segi kuantitas, sumber daya manusia maupun kualitas teknologinya,” tegasnya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat peluncuran holding BUMN Industri pertahanan di Jawa Timur. Gambar : Tangkapan layar

“Serta untuk mendorong kemandirian dan kekuatan industri pertahanan untuk menjaga keutuhan NKRI,” sambungnya.

Dalam peluncuran tersebut, Prabowo juga mengungkapkan sejumlah rencana kerjasama lainnya yang akan dijalin Kementerian Pertahanan dengan beberapa pihak.

Mulai dari penandatanagan nota kesepahaman antara Kemhan dan kementerian BUMN dalam hal dukungan BUMN industri pertahanan untuk kemandirian alat peralatan pertahanan dan keamanan. Serta beberapa kesepakatan kerjasama modernisasi Alutsista dengan Industri pertahanan.