JAKARTA, HOLOPIS.COM Menteri Kesehatan Budi Gunadi sadikin mengatakan jumlah tenaga kesehatan atau dokter di Indonesia masih minim.

Menurutya, jumlah tenaga dokter di Indonesia belum memenuhi standar WHO, di mana rasio idealnya antara dokter dan masyarakat adalah 1 banding 1000 orang.

“Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah,” ujar Budi, Rabu (20/4).

Ia pun merinci jumlah dokter di Indonesia saat ini hanya hanya 101.476, sedangkan jumlah populasi masyarakat Indonesja sekitar 273,984,400 jiwa. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 172.508 tenaga dokter.

Menyikapi hal tersebut, Budi mengatakan, bahwa pihaknya akan segera mempercepat pemenuhan rasio ideal tersebut.

“Kita harus percepat, karena kalau tidak akan semakin banyak masyarakat yang tidak tertolong,” kata Budi.

Ia pun mengungkapkan, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk memenuhi standar WHO. Sebab, tingkat kelulusan dokter di Indonesia hanya berkisar sebanyak 12 ribu orang per tahun.

Budi mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk dapat mememenuhi standar tersebut, salah satunya yakni menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menambah jumlah fakultas kedokteran dan meningkatkan produksi tenaga kesehatan.

Skema yang disiapkan pemerintah adalah menerapkan konsep pengampuan dan sharing knowledge lintas daerah. Masing-masing fakultas kedokteran dan rumah sakit akan mengampu fakultas kedokteran dan rumah sakit lain di seluruh Indonesia.

“Ditargetkan penyediaan dokter ini akan tercapai dalam 10 tahun. Prodi-prodinya aku minta dibuka lebih banyak, terutama penyebab kematian yang lebih besar di Indonesia, kanker, stroke dan jantung. Itu butuhnya spesialisnya apa saja, prodinya harus ada,” kata Budi.

Budi menambahkan Kemenkes saat ini telah melakukan pemetaan kebutuhan dokter di seluruh daerah di Indonesia. Diharapkan dalam waktu lebih cepat segera direalisasikan untuk memperkecil gap rasio dokter.

Berbagai ide, masukan, saran dari berbagai diaspora kesehatan Indonesia diharapkan bisa memperkuat road map Kemenkes untuk menyukseskan transformasi sistem kesehatan.

”Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan dan memperkuat diaspora kesehatan Indonesia. Sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak kembali ke Indonesia, yang penting ada jaringannya, ada akses ke riset, kita bareng-bareng bangun sistem kesehatan yang lebih bagus lebih kuat di manapun kita berada,” kata Budi.