JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur negara (PNS/ASN) dan pensiunan dapat dimulai pada H-10 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah atau mulai 22 April 2022.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencairan THR bagi PNS ini akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Sebab, saat ini negara tengah dibuat bingung oleh lonjakan harga-harga akibat konflik Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai.
“Pencairan THR direncanakan mulai periode H-10 Idul Fitri. Dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis sampai dengan hari raya terjadi, maka THR tetap bisa dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tentu kita berharap bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers Sabtu (16/4).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, bahwa THR tahun ini akan diberikan kepada 1,8 juta aparatur negara pusat, 3,7 juta aparatur negara daerah dan 3,3 juta pensiunan. Dengan demikian total jumlah penerima sebanyak 8,8 juta orang.
“Kementerian/Lembaga (K/L) akan mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke KPPN dimulai hari Senin nanti, yaitu tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan, bahwa kebijakan terkait pemberian THR pada dasarnya telah masuk dalam APBN Tahun 2022. di mana sebanyak Rp10,3 triliun telah dialokasikan untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri, DAU.
Pemerintah juga telah mengalokasikan sekitar Rp15 triliun untuk ASN daerah (PNSD dan PPPK), jumlah tersebut dapat ditambahkan dari APBD TA 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tak ketinggalan, pensiunan juga telah dijatah sekitar Rp9 triliun.
“Dalam hal THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh aparatur negara yang telah berkorban untuk tetap memberikan pelayanan dan berkontribusi terhadap upaya pemulihan ekonomi,” pungkas Sri.
