Demonstran di Sri Lanka Geruduk Kantor Presiden Meminta Gotabaya Rajapaksa Mundur

JAKARTA, HOLOPIS.COM - Ribu warga Sri Lanka geruduk kantor kepresidenan menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur, lantaran gagal mengatasi krisis ekonomi dan politik yang makin parah pada awal pekan ini.

Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar sejak krisis yang melanda Sri Lanka bulan Maret lalu. Para warga beramai-ramai mengepung kantor kepresidenan di Ibu Kota Sri Lanka, Kolombo.

Beberapa demonstran mengibarkan bendera nasional dan berulang kali berteriak, "Pulang, Gota!" merujuk pada Gotabaya.

Demonstran lainnya membawa poster bertuliskan "Sudah waktunya bagi kamu mundur" dan "cukup sudah."

"Ini adalah orang-orang tak bersalah. Kami semua berjuang untuk hidup. Pemerintah harus mundur dan mengizinkan orang yang cakap memimpin negara," kata salah satu orator di hadapan massa, Sabtu (9/4).

Kepolisian menjaga ketat demonstrasi di sekitar kantor kepresidenan ini. Mereka juga sudah menyiapkan gas air mata dan meriam air.

Unjuk rasa itu berlanjut hingga hari ini. Merespons demo yang masih terjadi, Perdana Menteri Sri Lanka sekaligus kakak Gotabaya, Mahinda Rajapaksa, meminta kesabaran warga yang turun ke jalan.

Dalam pidato pertamanya sejak krisis, Mahinda mengaku butuh lebih banyak waktu untuk membebaskan Sri Lanka dari krisis.

"Jika kami tak bisa menghentikan krisis dalam dua atau tiga hari, kami akan menyelesaikannya sesegera mungkin," tutur Mahinda dalam pidato yang disiarkan di televisi, sebagaimana dilansir AFP.

Menurut Mahinda, setiap menit warga memprotes di jalanan, maka mereka kehilangan kesempatan mengisi pundi-pundi negara.

"Harap diingat bahwa negara membutuhkan kesabaran Anda pada saat kritis ini," ujar Mahinda.

Selain memprotes krisis, warga juga menuntut pemecatan pemerintahan Rajapaksa. Pasalnya, keluarga Rajapaksa menguasai politik Sri Lanka selama dua dekade.

Mahinda-pun enggan mengomentari tuntutan masyarakat agar ia turun dari tampuk kekuasaan. Ia malah membela pemerintahannya dengan menyalahkan partai oposisi yang tak mau membantu.

"Kami mengundang semua pihak lain untuk maju dan menerima tantangan, tetapi mereka tidak melakukannya, jadi kami akan melakukannya sendiri," kata Mahinda.

Sri Lanka tengah menghadapi krisis besar. Akibat krisis ekonomi ini, politik Sri Lanka juga kacau balau.

Faktor utama krisis tersebut adalah pemerintah tak mampu mengelola perekonomian, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Akibatnya, Sri Lanka didera krisis valuta asing, kenaikan harga pangan, pemadaman listrik selama beberapa pekan, juga kekurangan obat-obatan hingga bahan bakar.

Sri Lanka pun kian terpuruk dan meminta bantuan dana ke IMF. Pekan ini, pemerintah mempersiapkan negosiasi bailout atau pemberian bantuan dengan IMF.

Mereka berharap lembaga keuangan global itu bisa mendukung neraca pembayaran negara itu dalam tiga tahun ke depan sebesar US$3 miliar atau Rp50 triliun.