JAKARTA, HOLOPIS.COM – Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada seluruh pengawas SMA dan SMK serta Kepala Sekolah SMA dan SMK baik Negeri maupun swasta di wilayah administrasi Kota Bogor dan Kota Depok, agar memastikan tidak ada siswa maupun siswi mereka mengikuti aksi demonstrasi, khususnya yang rencananya akan terjadi pada hari Senin 11 April 2022 mendatang.
Imbauan tersebut tertuang di dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengawasan Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Irman Khaeruman.
“Kami himbau kepada pengawas dan kepala sekolah untuk memastikan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi atau unjuk rasa dalam bentuk apapun,” tulis surat imbauan tersebut, Kamis (7/4).
Kemudian, mereka juga meminta para bagian kesiswaan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar para peserta didik mereka tidak ada yang melakukan kegiatan unjuk rasa tersebut.
“Menugaskan Waka Kesiswaan untuk mempersiapkan langkah antisipasi keterlibatan peserta didik dalam aksi demonstrasi dengan melakukan koordinasi bersama Satgas Pelajar maupun pihak Kepolisian,” serunya.
Salah satu upaya antisipatif yang bisa dilakukan, adalah dengan melakukan patroli keamanan di seluruh wilayah dan memastikan agar para peserta didik mereka mengikuti semua aktivitas belajar mengajar yang diselenggaran.
“Memastikan seluruh peserta didik hadir dalam kegiatan pembelajaran, baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring,” paparnya.
Selain itu, koordinasi dengan seluruh wali murid juga bisa dilakukan untuk melakukan langkah antisipatif tersebut.
“Berkomunikasi langsung dengan orang tua atau wali untuk melakukan konformasi apabila ada peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran karena alasan sakit, izin atau alfa,” tambahnya.
Perlu diketahui Sobat Holopis, bahwa pada tanggal 11 April 2022 nanti banyak elemen masyarakat dan Mahasiswa berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa secara besar-besaran di Jakarta. Motor dari aksi tersebut salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan membawa isu penolakan kenaikan harga kebutuhan pokok serta menyatakan penolakannya atas wacana penundaan atau perpanjangan masa jabatan Presiden maupun 3 periode.
Selain itu, beberapa elemen masyarakat sipil lainnya juga ikut, namun mereka lebih mengedepankan tuntutan agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
