JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji berharap agar distribusi minyak goreng di Tanah Air bisa berjalan mulus, usai kebijakan soal minyak goreng sawit (MGS) curah diambil alih oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Aturan itu saat ini tengah dieksekusi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Harapannya begitu, terutama untuk minyak curah karena berbasis produksi,” kata Sarmuji di Jakarta, Jumat (1/4).
Seperti diketahui, pemerintah telah merombak ulang kebijakan soal MGS curah, dari yang semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Hal itu dilakukan lantaran kebijakan MGS curah berbasis perdagangan yang sebelumnya diatur Kemendag, terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan harga minyak goreng di masyarakat.
Perombakan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 8 Tahun 2022.
Sarmuji yakin, kebijakan baru berbasis perindustrian ini mampu menekan angka penyimpangan. Sebab, kata Sarmuji, pemerintah bisa memantau pasokan dengan lebih mudah.
“Pabrik pasti tahu distributor pertama (D1) dan kedua (D2), sehingga ke mana pun minyak goreng bisa dipantau,” kata dia.
Belajar dari kasus kemarin, Politisi partai Golkar itu menuturkan, bahwa Minyak goreng sudah banyak keluar, tapi tak sampai ke masyarakat.
“Ini belajar dari kasus kemarin. Minyak goreng katanya banyak keluar dari pabrik, tapi di pasar tidak ada. Anehnya, tidak ada yang tahu ke mana hilangnya minyak goreng itu,” kata Sarmuji.
