JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menduga tidak tertutup kemungkinan orang sekitar Presiden Jokowi mencoba mempengaruhi isu penundaan pemilu. Orang di sekitar Jokowi yang dimaksud itu diduga menunjuk ke Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Jelas, pihak yang ditunjuk hidungnya oleh Puan adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)” kata doktor politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul, (23/3).
Khoirul mengatakan pernyataan Puan itu juga sekaligus menjelaskan adanya operasi mengubah konstitusi demi mewujudkan penundaan pemilu. Operasi itu, menurutnya, berada di luar kendali partai politik, termasuk PDIP.
“Pernyataan Mbak Puan itu juga mengkonfirmasi bahwa operasi politik yang agendanya mengubah konstitusi untuk menunda Pemilu 2024 ini dijalankan dengan liar dan berada di luar kendali PDIP sebagai pemilik saham politik utama dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini,” ujarnya.
Khoirul menyebut perlunya evaluasi dari partai koalisi Jokowi-Ma’ruf terkait paham-paham negatif yang berada di lingkaran Presiden. Khoirul mengatakan mereka yang berpaham negatif kerap melabeli ‘restu presiden’ untuk menjalankan kepentingan politiknya.
“Karena itu, PDIP wajib mengevaluasi anasir-anasir jahat yang berada di lingkaran Presiden, yang berpotensi mempengaruhi dan juga menyalahgunakan pengaruh kekuasaan Presiden untuk kepentingan ekonomi-politik mereka. Mereka acap kali menggunakan strategi ‘menggendong macan’. Semua langkah operasi politiknya selalu diatasnamakan ‘telah mendapatkan restu Presiden’. Hal itu tecermin dalam langkah-langkah kontroversial oknum-oknum Istana, mulai yang mencoba merampok partai politik orang lain maupun mencoba mengembalikan arsitektur politik Orde Baru dengan mengkhianati amanah reformasi. Karena itu, dalam konteks ini,” ujarnya.
Meski begitu, Khoirul mengatakan sikap tegas PDIP yang menolak penundaan pemilu juga diuji saat ini. Kekuasaan politik yang dimiliki PDIP, menurutnya, bisa digunakan untuk menjaga soliditas koalisi pemerintah.
“Sikap tegas PDIP perlu diapresiasi sekaligus diuji. Benarkah kekuatan politik yg mereka miliki bisa digunakan untuk menjaga loyalitas dan soliditas koalisi pemerintah? Ataukah koalisi itu lebih ditentukan oleh kekuatan oligarki yang menyelinap di sekitar ruang-ruang gelap kekuasaan presiden? Rakyat akan mencermati!” ucapnya.
Sebelumnya, Puan Maharani berbicara soal dugaan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi mencoba mempengaruhi isu penundaan pemilu. Puan menyebut kemungkinan itu terbuka.
“Ya mungkin saja, bisa saja, karena ya mungkin dengan menunjukkan data, kemudian mengatakan Indonesia masih membutuhkan Pak Jokowi, kemudian Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang sekarang dalam masa sulit seperti ini karena pandemi COVID-19 yang masih ada, dan lain-lain dan sebagainya, itu mungkin saja,” kata Puan, (23/3).
