JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai saat ini komoditas minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran. Sehingga, menyebabkan harga minyak goreng menjadi mahal.
Ia menduga adanya oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab sengaja membuat minyak goreng menjadi langka dan mahal. Terkait laporan dan temuan tersebut Komisi VII DPR RI bergerak cepat turun ke lapangan untuk melihat langsung pembuatan dan pendistribusian minyak goreng langsung dari pabrik.
“Beberapa minggu lalu minyak goreng itu langka sekali namun kemudian sekarang stoknya kembali melimpah tetapi harganya mahal. Saya menduga ada yang tidak beres untuk itu kita dari Komisi VII turun langsung melihat pembuatan dan pendistribusian minyak goreng untuk kita ketahui apa saja yang menjadi masalahnya,” pungkas Eddy seperti dilansir dari dpr.go.id, Jumat (25/3).
Eddy menambahkan, kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp24.000 per liter.
Berdasarkan temuan dilapangan penyebab kelangkaan minyak goreng disebabkan harga beli crude palm oil (CPO) dari produsen minyak goreng yang meningkat dan masalah distribusi eceran yang tidak sesuai harapan menjadi penyebab utama.
“Kelangkaan dan kenaikan harga ini disebabkan harga beli CPO yang meningkat. Kemudian masalah distribusi eceran ada dinamika harga. Dalam hal ini kami akan mendalami lebih lanjut lagi bagaimana kita mengambil sikap agar penyaluran minyak goreng ini menjadi merata dan harga yang lebih terjangkau,” pungkas Eddy.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan harga dari minyak goreng curah, tetapi minyak goreng yang memiliki kualitas lebih baik juga perlu mendapatkan tanggapan serius. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses minyak goreng sesuai dengan kemampuan ekonominya.
“Kita inginkan agar yang menjadi perhatian jangan hanya minyak goreng curah tetapi minyak goreng dengan kualitas bagus juga harus dapat tanggapan sehingga masyarakat itu tidak bingung dalam memilih dan terjangkau bagi semua kalangan, Komisi VII juga akan berdialog kembali dengan Kemnterian Perindustrian mengenai masalah ini jika perlu kita juga akan memanggil Kementerian Perdagangan yang menjadi mitra Komisi VI untuk sama sama membahas dalam rapat,” imbuh legislator dapil Jawa Barat III itu.
