“Tidak ada salahnya, pimpinan Badan Otorita IKN melibatkan tokoh masyarakat lokal yang profesional dan punya integritas yang kuat untuk duduk di struktur unit pelaksana Badan Otorita IKN, sehingga memudahkan dalam penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat,” tandasnya.
Kaltim Dianggap Tepat Jadi IKN
Lebih lanjut, Apin menyebut bahwa Kalimantan Timur memiliki segudang kelebihan sehingga dianggap tepat menjadi lokasi IKN baru menggantikan Jakarta.
“Karena faktor tinjauan letak geografis wilayah Kaltim yang strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia, kaya sumber daya alam dan mineral,” paparnya.
Kemudian, persoalan wilayah Pulau Kalimantan Timur sedikit sekali terjadi bencana alam, berupa gempa tsunami, upaya pemerataan pembangunan di luar Jawa, sehingga menurut Apin, Kaltim menjadi pilihan terbaik.
Lebih lanjut, LMPP Kukar berharap, dengan dibangunnya IKN di Kaltim, peran Pemda Kukar harus lebih optimal dalam mengantisipasi dan mengelola wilayahnya, termasuk daerah penyangga ibu kota Nusantara, dimana pasti akan muncul problem sosial dan ekonomi, seiring meningkatnya jumlah warga pendatang di wilayah IKN dan sekitarnya.
“Oleh sebab itu, Kabupaten Kukar sebagai wilayah penyangga, perlu prioritaskan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian menjadi agenda utama di RAPBD,” tandasnya.
“Bahkan kalau perlu, mulai dipikirkan kawasan pemukiman baru dan kawasan pengelolaan limbah sampah, yang mana bukan lagi sebagai tempat Tempat Pembuangan Akhir/TPA, namun sudah disiapkan melalui proses industri daur ulang sampah,” pungkasnya.
