JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhkam) Mahfud MD mengatakan, bahwa pihaknya tetap melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan pemilu 2024.
Hal ini sekaligus menjawab tentang kegiatan Kedeputian I Kemenko Polhukam di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari Senin tanggal 21 Maret mendatang.
“Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” kata Mahfud, Jumat (18/3).
Kemudian, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah saat ini menjalankan kinerjanya tetap berpedoman pada konstitusi yang ada. Termasuk tentang pemilu 2024, tidak ada rencana dan niat untuk melakukan penundaan apapun.
“Artinya, Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan bahwa isu penundaan pemilu 2024 maupun upaya memperpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode murni berasal dari luar agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin.
Sekalipun, isu tersebut dikeluarkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto, serta dua ketua umum partai politik lainnya, yakni Abdul Muhaimin Iskandar yang juga wakil Ketua DPR RI, dan ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
“Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah,” pungkasnya.