JAKARTA, HOLOPIS.COM – Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional (PPJNA) 98 mengendus upaya segelintir pihak untuk mendikte Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet melalui wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
“Penundaan pemilihan presiden (Pilpres) dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden semata untuk menekan Presiden Jokowi dengan motif mendikte presiden dalam hal komposisi Reshuffle Kabinet,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayudha dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/3).
Ia menilai, alasan yang selama ini dilontarkan oleh para pihak terkait urgensi penundaan pilpres tidaklah logis, bahkan dinilai tidak konstitusional.
Ia juga menyinggung sejumlah pihak yang memberikan alasan penundaan pilpres dengan mengaitkan kondisi sosial-politik masyarakat tidak diterima oleh akal sehat.
“Tidak ada alasan logis, konstitusional dan fakta sosial-politik serta sikap ambigu Parpol terhadap jadwal Pilpres yang dapat diterima akal sehat,” ujarnya.
Menurutnya, polemik penundaan pilpres ini sengaja diframing untuk meniciptakan situasi yang terkesan gaduh dan memojokkkan, sehingga presiden seakan-akan ikut terlibat dalam persoalan jadwal Pilpres tersebut.
“Apalagi keikutsertaan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam proses tersebut,” tuturnya.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pilpres saat ini kian senter dibicarakan, setelah diusulkan tiga Ketua Umum Partai, yaitu Partai Golkar, PKB dan PAN.
Bahkan baru-baru ini, salah satu Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia maju jilid II, yakni Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa dirinya mempunyai big data 110 juta masyarakat mendukung Pilpres ditunda.
