Ia menegaskan bahwa pemindahan IKN tersebut bukan berarti pemerintah pusat akan sepenuhnya meninggalkan Jakarta, melainkan untuk menciptakan pemerataan eknomi dan infrastruktur di luar pulau Jawa.
Jokowi mengklaim bahwa pembangunan IKN Nusantara akan menciptakan suatu kota yang bertaraf internasional serta fasilitas kelas dunia.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak atau ibu Gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silahkan,” pungkas Jokowi.