JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pakar Informasi dan Teknologi (IT), Ainun Najib meragukan big data 110 juta masyarakat di media sosial (netizen) mendukung Pemilu 2024 ditunda. Pasalnya, data yang berkaitan dengan pendapat ataupun pandangan, tidak mudah didapat dan dipastikan tingkat akurasinya.

Ia pun menyebut bahwa dari data sebesar 110 juta tersebut, hanya dibutuhkan sebanyak 50 juta tambahan untuk bisa setara dengan suara rakyat pada Pemilu 2019 yang lalu.

“Kalau data pendapat/pandangan 110 juta rakyat bisa diketahui dengan mudah dan meyakinkan akurasinya, ditingkatkan dikit lagi jadi 160 juta udah bisa menyetarai Pemilu,” kata Ainun Najib melalui cuitan di akun Twitter pribadinya yang dikutip, Minggu (13/3).

Lebih lanjut, Co-Founder Kawal Pemilu 2019 itu menyentil penggunaan big data tersebut sebagai pengganti pemilu, yang kemudian dapat diabsahkan oleh MPR secara aklamasi.

Dengan begitu, kata Ainun Najib, negara bisa menghemat anggaran yang cukup besar.

“Sekalian menggantikan aja bisa berhemat besar, hasilnya dari data itu dan diabsahkan oleh MPR secara aklamasi,” imbunya.

Seperti diketahui sebelumnya, Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bah bicara soal big data tersebut di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat (11/3) kemarin. Ia mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.