Soal 110 Juta Netizen Dukung Tunda Pemilu, Ismail Fahmi : Impossible!

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pakar Media Sosial (Medsos), Ismail Fahmi meragukan klaim yang dilontarkan seorang elite politik soal big data 110 juta netizen di medsos mendukung Pemilu 2024 ditunda. Ia menegaskan bahwa klaim tersebut mustahil adanya.

“Impossible (mustahil)!! ada 110juta user media sosial Indonesia yang berbicara soal perpanjangan masa jabatan,” kata Ismail Fahmi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ismailfahmi yang dikutip, Minggu (13/3).

Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia itu pun mengatakan, bahwa hanya 10 ribu netizen medsos Twitter yang berbicara soal masa jabatan.

Padahal, kata Ismail, netizen Twitter adalah yang paling concern terhadap isu-isu terkait dunia politik jika dibanding medsos lainnya, seperti Facebook dan Instagram.

“Data Drone Emprit, user Twitter yang paling cerewet soal isu ini, mentok hanya 10 ribu yang bicara soal masa jabatan,” ungkapnya.

“Apalagi user kanal lain seperti IG (Instagram), FB (Facebook), persentase bisa lebih sedikit,” imbuhnya.

Berdasarkan data pada tahun 2021 lalu, pengguna kanal medsos Facebook di Indonesia hanya berjumlah 140 juta akun.

Ismail pun mengasumsikan jika pengguna yang membahas isu ini sebanyak 0,055 persen dari total pengguna, maka hanya dapat 77 ribu akun saja. Bahkan jika di markup 1000 kali pun, hanya dapat 77 juta akun saja.

“Jadi impossible ada 110juta yang ikut aktif bicara, kecuali dimarkup 1000x lebih datanya,” ujarnya.

Selain itu, Ismail juga merujuk pada data Laboratorium Indonesia 2045 atau LAB 45. Dari data tersebut, hanya ada 10.852 pengguna Twitter yang membahas soal isu presiden tiga periode.

Hal ini tentu berseberangan dengan klaim big data 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu.

“Kalau dari LAB 45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden tiga periode, mayoritas nolak. Itu sesuai data Drone Emprit,” kata Ismail Fahmi sambil mencantumkan tangkapan layar paparan analisis LAB 45.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya memiliki big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut juga mengklaim, pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Akan tetapi, ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut.